JAKARTA – Kurangnya peta detail dengan skala 1 banding 5 ribu menjadi penghambat utama investasi di Indonesia. Para investor dan pelaku usaha kesulitan mengambil keputusan karena informasi geospasial yang tidak lengkap.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan permasalahan ini dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.
Dia menyebut peta skala besar sangat krusial bagi dunia usaha.
“Jadi inilah mengapa informasi geospasial, baik itu data vektor maupun data raster, sangat dibutuhkan bagi para policy makers di semua tingkatan,” kata AHY.
Kondisi ini berdampak pada sulitnya pemerintah menyusun rencana detail tata ruang. Akibatnya, pembangunan infrastruktur berjalan tidak terkoordinasi dan tidak sesuai target ekonomi.
Kementerian IPK kini mengejar target penyusunan tata ruang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
AHY menilai ketimpangan ekonomi antar wilayah juga sulit diatasi tanpa data geospasial yang akurat. Pemerintah berencana mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan program World Bank Integrated Land Administration and Special Planning. Program ini akan mempercepat penerapan Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Tata Ruang.
“Tanpa koordinasi yang baik, tanpa kerja sama, kita sulit untuk mencapai itu,” tegas Menko IPK.
