OSAKA – Investor Jepang baru mengetahui bahwa kawasan transmigrasi Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing. Informasi ini disambut antusias karena mereka sudah lama ingin berinvestasi di luar Pulau Jawa.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan hal tersebut setelah bertemu kelompok investor dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan-Indonesia Association (Japindo) di Osaka pada 30 September 2025.
Para investor menunjukkan ketertarikan pada sektor perikanan di Morotai dan Papua Selatan, serta perkebunan coklat di Mamuju.
“Japindo sudah cukup lama dan terlalu nyaman melakukan bisnisnya di sekitar Jawa Barat seperti Cikarang dan Bekasi,” kata Iftitah menirukan pernyataan investor.
Menurut Mentrans, para pengusaha Jepang mengaku perlu mengubah pola pikir mereka. Mereka menilai peluang investasi di kawasan transmigrasi sangat menjanjikan sekaligus menantang.
Kementerian Transmigrasi dan investor Jepang sepakat bahwa industri yang masuk harus melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. JICA dan Japindo menyetujui minimal 70 hingga 90 persen pekerja berasal dari penduduk setempat.
“Bahkan untuk posisi-posisi atas pun akan diisi masyarakat lokal yang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat,” ungkap Iftitah.
Kesepakatan ini sejalan dengan tujuan menurunkan kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusivitas sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa bisa lebih merata.
JICA Siap Lakukan Studi Kelayakan
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Transmigrasi menawarkan peluang investasi di berbagai sektor. Selain pertanian, peternakan, dan perikanan, sektor pariwisata dan industri lainnya juga dibuka.
JICA menyatakan kesediaan melakukan studi kelayakan di beberapa kawasan transmigrasi. Studi ini akan menghitung detail nilai investasi hingga proyeksi keuntungan bagi investor.
“Sehingga feasibility study ini betul-betul pada saat kita tawarkan kerja pindah atau siapapun investor yang akan masuk ke kawasan transmigrasi itu ready to offer,” jelas Mentrans.
Hasil penelitian Tim Ekspedisi Patriot di 154 kawasan transmigrasi akan menjadi dasar awal analisis kelayakan. Mulai 2026, alumni tim tersebut akan dilibatkan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
