JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkenalkan lima pilar strategis untuk memperkuat komunikasi publik di seluruh jajaran instansi. Gagasan ini disampaikan dalam sosialisasi virtual yang melibatkan sekitar 1.000 pejabat dari pusat hingga daerah pada Senin (21/7/2025).
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menjelaskan lima pilar tersebut dirancang khusus untuk mengatasi tantangan komunikasi di era digital.
“Netizen perlu diberitahu dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan,” ungkap Ossy dalam pembukaan acara.
Pilar pertama menekankan penyampaian narasi kebijakan yang mudah dipahami publik. Ossy memberikan contoh konkret bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan struktural,” jelasnya.
Strategi komunikasi proaktif menjadi fokus pilar kedua. Kementerian ATR/BPN mengarahkan seluruh jajaran humas untuk membangun sistem peringatan dini guna mendeteksi isu potensial. Langkah ini bertujuan mencegah munculnya framing negatif yang dapat merugikan institusi.
Koordinasi antara pusat dan daerah diatur dalam pilar ketiga dengan tetap memberikan ruang kreativitas bagi kantor wilayah.
Sementara pilar keempat fokus pada kolaborasi strategis dengan media dan influencer lokal maupun nasional.
Pilar terakhir mengutamakan pendekatan komunikasi yang manusiawi dalam menangani isu pertanahan.
Ossy menegaskan bahwa tanah bukan sekadar objek hukum, melainkan bagian integral dari kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai sengketa tanah justru ditanggapi dengan konten bergaya TikTok yang tidak sensitif,” tegasnya.
