“Kalau cakupan UHC sudah 90%, seharusnya tidak ada lagi warga yang ditolak rumah sakit. Ini berarti sistemnya belum berjalan baik. Nanti akan kami bawa ke pembahasan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Terkait guru honorer, IJU menyayangkan adanya ancaman pemberhentian tenaga honorer akibat regulasi dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar pola pengangkatan guru dikembalikan seperti masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.
“Dulu di masa Pak SBY, lebih dari satu juta guru honorer diangkat tanpa proses rumit. Kami berharap pola itu bisa diterapkan kembali agar para guru mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan,” jelasnya.
Warga Minta Peningkatan Sarana Pendidikan
Selain soal kesehatan dan tenaga pendidik, Kepala Dusun Merembu Barat Mekar, Muhammad Habibi, juga menyampaikan persoalan keterbatasan ruang belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yahud, yang menyebabkan sebagian siswa harus belajar bergantian karena kekurangan ruang kelas.
“Jumlah murid meningkat, tapi ruang belajar terbatas. Ada anak-anak yang harus masuk jam 10 pagi karena tidak cukup tempat,” ujar Habibi.
Menanggapi hal itu, IJU menyatakan akan mencatat seluruh aspirasi tersebut untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi NTB.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan perjuangkan. Kami ingin solusi yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutupnya.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
