LOMBOK BARAT – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTB, IJU Jaya Usman (IJU), melaksanakan kegiatan Reses di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat (31/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, IJU menyampaikan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi, tidak terbatas pada bidang yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPRD NTB tempat ia bertugas.
“Apa pun aspirasi dari masyarakat akan kami bawa ke pemerintah daerah untuk dibahas bersama, agar bisa menjadi prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan program gubernur,” ujar IJU.
Menurutnya, tugas DPRD tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan agar program-program pemerintah daerah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan, Fraksi Demokrat akan mengawal agar anggaran daerah tepat sasaran dan memiliki daya ungkit bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang disusun pemerintah tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar memberi hasil yang dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Salah satunya mengenai banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang diblokir tanpa pemberitahuan, sehingga baru diketahui saat warga membutuhkan pelayanan rumah sakit.
“Sungguh miris, masyarakat baru tahu BPJS-nya tidak aktif saat sedang sakit. Tolong ini diperhatikan,” ungkap salah satu warga dalam sesi tanya jawab.
Selain itu, keluhan juga datang dari kalangan guru non-ASN yang hingga kini belum mendapatkan kesejahteraan yang layak meski telah lama mengabdi.
“Banyak guru honorer sudah puluhan tahun mengajar tapi masih hidup dengan gaji kecil. Ini harus diperjuangkan, Pak Dewan,” ucap seorang tokoh masyarakat setempat.
IJU: Pemerintah Harus Perjelas Cakupan UHC dan Kembalikan Pola Pengangkatan Guru Seperti Era SBY
Menanggapi keluhan tersebut, IJU menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh, di mana masyarakat seharusnya bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.
Namun, menurutnya, masih ada persoalan teknis yang membuat program ini belum berjalan optimal di lapangan.
“Kalau cakupan UHC sudah 90%, seharusnya tidak ada lagi warga yang ditolak rumah sakit. Ini berarti sistemnya belum berjalan baik. Nanti akan kami bawa ke pembahasan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Terkait guru honorer, IJU menyayangkan adanya ancaman pemberhentian tenaga honorer akibat regulasi dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar pola pengangkatan guru dikembalikan seperti masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.
“Dulu di masa Pak SBY, lebih dari satu juta guru honorer diangkat tanpa proses rumit. Kami berharap pola itu bisa diterapkan kembali agar para guru mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan,” jelasnya.
Warga Minta Peningkatan Sarana Pendidikan
Selain soal kesehatan dan tenaga pendidik, Kepala Dusun Merembu Barat Mekar, Muhammad Habibi, juga menyampaikan persoalan keterbatasan ruang belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yahud, yang menyebabkan sebagian siswa harus belajar bergantian karena kekurangan ruang kelas.
“Jumlah murid meningkat, tapi ruang belajar terbatas. Ada anak-anak yang harus masuk jam 10 pagi karena tidak cukup tempat,” ujar Habibi.
Menanggapi hal itu, IJU menyatakan akan mencatat seluruh aspirasi tersebut untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi NTB.
