MATARAM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat secara tegas membantah tuduhan keterlibatan partainya dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman atau IJU menyebut tuduhan tersebut sebagai “narasi menyesatkan” dan upaya sistematis mendiskreditkan institusi politik.
“Tuduhan yang mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah tersebut adalah narasi yang menyesatkan dan merupakan upaya sistematis untuk mendiskreditkan institusi politik yang sah di hadapan publik,” tegas Indra dalam pernyataan resminya di Mataram, Rabu (30/7/2025).
Ia menegaskan Partai Demokrat sama sekali tidak memiliki kepentingan maupun keterlibatan dalam persoalan tersebut.
IJU menilai penggunaan istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan serangan karakter tanpa dasar.
“Hal ini jelas-jelas merupakan fitnah keji yang bertujuan mencoreng reputasi dan integritas partai yang telah berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
IJU juga mengingatkan bahwa upaya melemahkan Partai Demokrat bukanlah hal baru. Ia menyebut pada 2021 pernah terjadi upaya pengambilalihan kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa ilegal yang diprakarsai Moeldoko dan kawan-kawan.
“Modus operandi serupa kini tampaknya kembali digunakan dengan cara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama: memecah belah dan melemahkan soliditas Partai Demokrat,” kata IJU.
Ia menilai tuduhan ini merupakan bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit tertentu.
Merespons situasi tersebut, IJU menyerukan konsolidasi internal kepada seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat di NTB.
“Kader Partai Demokrat NTB harus tetap solid dan tidak tergoyahkan oleh berbagai macam fitnah yang bertujuan melemahkan perjuangan kita,” tegasnya.
IJU juga mengungkapkan partainya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tuduhan fitnah terus disebarkan dan merugikan nama baik partai.
Ia mengimbau masyarakat NTB untuk tidak mudah terprovokasi isu tidak bertanggung jawab dan tetap fokus pada pembangunan daerah.
