Jakarta– Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif menjaga kelestarian lingkungan, disertai penerapan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kamis (6/2/2025).
“Kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu diperkuat. Selain regulasi, investasi dan insentif bagi perusahaan patuh standar lingkungan harus diimbangi sanksi tegas bagi perusak lingkungan,” tegas Ibas, anggota Fraksi Demokrat ini.
Ia menegaskan, langkah ini dapat menciptakan ekosistem berkelanjutan yang mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan asri.
Menurutnya, komitmen lingkungan merupakan bagian strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Ibas merujuk dokumenter “Our Ocean” produksi Barack Obama yang mengangkat ancaman perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem laut.
“Wajah Indonesia di mata dunia juga ditentukan oleh kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini menjadi impresi penting,” ujarnya.
Ibas menekankan, perlindungan lingkungan bukan hanya untuk kepentingan turis atau pendatang, melainkan untuk menjadikan Indonesia sebagai “rumah” berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Untuk itu, diperlukan perubahan mindset, edukasi, regulasi, serta sistem pendukung, termasuk alokasi anggaran berpihak dari pusat hingga daerah.
Meski anggaran KLH dipangkas, politikus Partai Demokrat ini optimis target pelestarian dapat tercapai melalui pendekatan inovatif, seperti pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu berbasis teknologi sesuai skala wilayah.
Di tingkat global, Ibas mendorong Indonesia mengambil peran strategis dalam pasar karbon.
“Harapannya, tindak lanjut COP-29 dapat mengukuhkan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim melalui forum internasional,” pungkasnya. (*)
