JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan membuka jalur alternatif pendidikan tinggi bagi mahasiswa Indonesia menyusul larangan Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah duta besar negara sahabat untuk mencari solusi konkret bagi mahasiswa yang berpotensi terdampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Saya sendiri dalam kapasitas yang berbeda tentunya saya juga berkomunikasi dengan dubes-dubes negara sahabat. Saya mengajak dan sekaligus membuka ruang kolaborasi baru,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
AHY melihat larangan tersebut justru membuka peluang kerja sama pendidikan dengan negara lain. Kawasan Asia, Australia, Eropa, hingga Kanada disebut sebagai alternatif yang potensial dikembangkan.
Menko AHY menegaskan pihaknya akan mengusahakan membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan kerja sama dengan universitas unggul di kawasan Asia maupun Eropa.
“Justru mungkin ketika ada kebijakan seperti itu di Amerika Serikat, ada peluang di tempat yang lainnya,” ujarnya.
Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga telah dilakukan AHY meski tupoksi keduanya berbeda. Langkah ini untuk memastikan solusi komprehensif bagi mahasiswa Indonesia.
AHY mengakui terkejut dengan kebijakan Trump yang melarang Harvard menerima mahasiswa asing, namun menekankan pentingnya tidak larut dalam masalah.
“Itu juga memang mengagetkan, mengejutkan, dan juga sangat disayangkan sebetulnya ya, kalau ada mahasiswa generasi muda yang kemudian turut menjadi korban atas sesuatu yang tidak dalam kontrolnya,” katanya.
Partai Demokrat dipastikan akan mendukung upaya pencarian alternatif pendidikan tersebut. AHY menekankan tidak boleh berhenti pada masalah, melainkan harus mencari peluang lain.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan kesiapan membantu penerima beasiswa Universitas Harvard jika mereka dipulangkan. Brian juga menunggu respons dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di AS untuk melihat langkah yang bisa diambil pemerintah.
Kebijakan kontroversial Trump ini muncul setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengumumkan pencabutan sertifikasi Universitas Harvard di bawah Student and Exchange Visitor Program (SEVP) pada Kamis (22/5/2025) waktu setempat.
Noem menyebut menerima mahasiswa asing sebagai privilese yang telah dicabut karena Harvard dinilai berulang kali gagal mematuhi hukum federal.
