Sebagai informasi, Perpres 35 Tahun 2018 hanya menetapkan 12 daerah yang mendapatkan dukungan pusat dalam program pengolahan sampah menjadi energi.
Daerah-daerah itu adalah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU) mengatakan, penguatan konektivitas wilayah merupakan kebutuhan mendesak dalam transformasi ekonomi NTB yang selama ini terlalu bergantung pada sektor pertambangan.
“Ekonomi NTB saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat ketergantungan pada tambang. Maka langkah Pak Gubernur mendorong konektivitas darat dan laut adalah langkah strategis untuk keluar dari jebakan ekonomi monosektor,” ujarnya.
IJU menyebut pembangunan jalur port to port dan pengembangan logistik laut akan berdampak langsung pada efisiensi biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat, terutama antarwilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Dengan adanya jalan port to port yang efisien, serta konektivitas laut yang terintegrasi, distribusi barang dari dan ke sentra-sentra produksi bisa lebih cepat dan murah. Ini akan sangat membantu UMKM, petani, pelaku pariwisata dan sektor informal,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan Gubernur Iqbal yang meminta NTB dimasukkan dalam Perpres 35 Tahun 2018 tentang pengolahan sampah menjadi energi adalah bentuk kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan energi dan lingkungan daerah.
“Kita ingin daerah ini bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga menghasilkan energi dari situ,” tegasnya.
IJU mengakui bahwa dirinya telah mendapat instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, untuk mengawal dan menyukseskan pemerintahan Iqbal-Dinda di NTB.
“Ketua Umum kami memberi atensi besar di NTB dan memberi instruksi kepada saya agar menggerakkan seluruh potensi Partai Demokrat di NTB untuk mengawal dan menyukseskan program-program Iqbal-Dinda,” ujarnya.
IJU mengajak seluruh elemen politik, termasuk di DPRD NTB, untuk memberi dukungan lintas fraksi terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan daerah.
“Ini saatnya semua pihak kompak dan mengesampingkan sekat politik demi pembangunan NTB yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata IJU.
