JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (15/5) malam.
Dalam pertemuan yang dijembatani Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB Indra Jaya Usman (IJU) tersebut, Iqbal membahas sejumlah program strategis pembangunan NTB yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembangunan jalur port to port untuk memperlancar arus penumpang dan logistik.
Menurut Iqbal, jalur ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan karena selama ini akses transportasi menjadi salah satu keluhan utama.
Jalur alternatif dipandang penting untuk membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah.
Selain itu, Lalu Muhammad Iqbal memaparkan rencana pengembangan jalur logistik laut berbasis barge-container atau bulk sebagai alternatif biaya rendah.
Kajian awal akan dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.
Di hadapan Menko AHY, Iqbal mengajukan agar NTB dimasukkan dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas program pengolahan sampah menjadi energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018.
Regulasi tersebut mencakup ketentuan harga beli listrik oleh PLN dan subsidi pemerintah untuk tipping fee sampah.
“Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB,” ujar Iqbal.
Menanggapi itu, AHY menyatakan dukungannya terhadap gagasan-gagasan inovatif yang diajukan Gubernur NTB.
“Karena, banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik,” ujarnya.
Sebagai informasi, Perpres 35 Tahun 2018 hanya menetapkan 12 daerah yang mendapatkan dukungan pusat dalam program pengolahan sampah menjadi energi.
Daerah-daerah itu adalah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.
IJU: Ini Jalan Keluar dari Ketergantungan Tambang
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU) mengatakan, penguatan konektivitas wilayah merupakan kebutuhan mendesak dalam transformasi ekonomi NTB yang selama ini terlalu bergantung pada sektor pertambangan.
“Ekonomi NTB saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat ketergantungan pada tambang. Maka langkah Pak Gubernur mendorong konektivitas darat dan laut adalah langkah strategis untuk keluar dari jebakan ekonomi monosektor,” ujarnya.
IJU menyebut pembangunan jalur port to port dan pengembangan logistik laut akan berdampak langsung pada efisiensi biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat, terutama antarwilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Dengan adanya jalan port to port yang efisien, serta konektivitas laut yang terintegrasi, distribusi barang dari dan ke sentra-sentra produksi bisa lebih cepat dan murah. Ini akan sangat membantu UMKM, petani, pelaku pariwisata dan sektor informal,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan Gubernur Iqbal yang meminta NTB dimasukkan dalam Perpres 35 Tahun 2018 tentang pengolahan sampah menjadi energi adalah bentuk kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan energi dan lingkungan daerah.
“Kita ingin daerah ini bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga menghasilkan energi dari situ,” tegasnya.
IJU mengakui bahwa dirinya telah mendapat instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, untuk mengawal dan menyukseskan pemerintahan Iqbal-Dinda di NTB.
“Ketua Umum kami memberi atensi besar di NTB dan memberi instruksi kepada saya agar menggerakkan seluruh potensi Partai Demokrat di NTB untuk mengawal dan menyukseskan program-program Iqbal-Dinda,” ujarnya.
IJU mengajak seluruh elemen politik, termasuk di DPRD NTB, untuk memberi dukungan lintas fraksi terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan daerah.
“Ini saatnya semua pihak kompak dan mengesampingkan sekat politik demi pembangunan NTB yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata IJU.
