JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di pesisir utara Jawa sebagai proyek yang tidak bisa ditunda lagi. Keputusan ini dilatarbelakangi kondisi darurat penurunan muka tanah yang mencapai 10-15 sentimeter per tahun di sejumlah wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, proyek ini sudah menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Presiden menginginkan pembangunan dimulai sesegera mungkin.
“Proyek Giant Sea Wall bagi Presiden kami bukan lagi pilihan. Melainkan sudah menjadi keharusan,” tegas AHY dalam forum The Netherlands–Indonesia CEO Roundtable Discussion yang mempertemukan 14 perusahaan Belanda dengan pelaku usaha Indonesia.
Pemerintah kembali menggandeng Belanda yang telah terlibat sejak tahap awal perencanaan proyek strategis ini. AHY mengundang para pengusaha Belanda untuk berkolaborasi jangka panjang, mengingat pengalaman dan keahlian mereka dalam bidang pengelolaan air dan infrastruktur anti-banjir.
Selain Giant Sea Wall, Indonesia membuka peluang kerja sama dalam pengembangan Smart Cities, Transit-Oriented Development, program perumahan berkelanjutan, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Untuk mempercepat investasi, Kemenko Infra tengah menyiapkan Project Facilitation Office yang akan mendampingi investor dalam berbagai proses teknis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar 11-12 Juni lalu.
AHY menjelaskan, di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan fokus penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan bonus demografi.
Sebagai koordinator lima kementerian teknis, AHY menetapkan empat fokus pembangunan infrastruktur: infrastruktur ketahanan pangan, energi dan air; infrastruktur konektivitas untuk menekan biaya logistik terutama Indonesia timur; infrastruktur perumahan berkelanjutan; dan infrastruktur ketahanan iklim.
Forum ini juga menyaksikan penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku usaha kedua negara. Acara dihadiri Wakil Menteri Urusan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers dan Duta Besar Belanda Marc Gerritsen.
AHY menyebut kerja sama ini bukan sekadar diplomasi, melainkan wujud visi bersama untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belanda yang telah terjalin lama.
