MATARAM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap perubahan APBD 2025 di Mataram, Senin (23/9/2025).
“Banyak BUMD belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD,” kata Syamsul Fikri AR selaku juru bicara Fraksi Demokrat.
Fraksi ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD agar tidak menjadi beban APBD semata.
Terkait rencana penyertaan modal kepada BUMD, Fraksi Demokrat menilai langkah tersebut harus dilakukan secara selektif dan transparan.
“Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi NTB harus dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegas Syamsul Fikri.
Fraksi Demokrat mempertanyakan efektivitas BUMD yang sebelumnya telah menerima penyertaan modal.
“Masih banyak BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan beberapa masih bergantung pada bantuan modal pemerintah tanpa memberikan dividen yang signifikan,” ungkap Syamsul Fikri.
Partai berlambang mercy ini mengajukan empat pertanyaan kritis kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Pertanyaan tersebut meliputi bentuk bantuan modal, kelengkapan rencana bisnis, konsultasi publik, hingga jaminan tidak mengorbankan program prioritas lain.
Syamsul Fikri menegaskan fraksinya tidak anti terhadap kebijakan penyertaan modal kepada BUMD. Namun, penyertaan tersebut harus benar-benar berorientasi pada hasil, transparan, dan memiliki manfaat langsung bagi rakyat NTB.
“Kami menolak apabila penyertaan modal hanya menjadi bentuk penyelamatan BUMD yang tidak sehat, atau digunakan tanpa arah bisnis yang jelas,” pungkas Syamsul Fikri dalam sidang paripurna tersebut.
