Mataram – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam melakukan evaluasi dan penyusunan ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua FPD DPRD NTB, Indra Jaya Usman (IJU), menilai proses peninjauan terhadap kinerja OPD telah dijalankan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data.
“Pak Gubernur saya kira sudah punya banyak data soal bawahannya. Kita percayakan saja kepada beliau,” ujar IJU dalam pernyataannya pada Senin (21/4) di Mataram.
Menurut anggota Komisi V DPRD NTB tersebut, keputusan apapun yang akan diambil Gubernur merupakan hasil dari evaluasi mendalam yang tidak serta-merta merespons isu publik secara reaktif.
Ia menegaskan perubahan struktur pemerintahan daerah merupakan proses yang memerlukan waktu dan pertimbangan komprehensif.
“Tidak semua keputusan harus dieksekusi secara langsung. Tidak semua perubahan perlu didasarkan pada isu yang berkembang di luar,” tambahnya.
Mengenai sejumlah OPD yang sedang disorot masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dugaan persoalan hukum, IJU menyampaikan hal itu pasti telah masuk dalam perhatian Gubernur.
Namun ia menekankan isu publik bukan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan.
“Gubernur pasti mempertimbangkannya, tetapi beliau memiliki informasi yang lebih mendalam,” jelasnya.
IJU juga menggarisbawahi, jika terdapat unsur hukum yang harus diselidiki lebih lanjut dalam suatu OPD, hal itu menjadi domain aparat penegak hukum, bukan ranah politik.
Ia menegaskan penataan ulang struktur OPD adalah hak prerogatif Gubernur, yang menurutnya akan digunakan secara bijaksana untuk menunjang visi dan misi pemerintahan di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal.
“Pak Gubernur memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki situasi. Tentunya beliau akan memilih pejabat yang sesuai dari segi integritas, kapasitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan daerah,” kata IJU.
Lebih jauh, Fraksi Partai Demokrat menyatakan kesamaan visi dengan Gubernur dalam mengejar ketertinggalan pembangunan NTB.
Mereka mendukung segala langkah strategis yang bertujuan mempercepat perbaikan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kita butuh percepatan pembangunan. Ada banyak hal yang harus segera dibenahi. Maka dari itu, kami mendukung langkah-langkah Gubernur dalam melakukan penataan,” kata IJU. ()
