MATARAM– Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Sikap kritis ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (23/9/2025).
Fraksi Demokrat mempertanyakan transparansi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Apakah penyertaan modal ini telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Perda No 3 Tahun 2021 tentang pendirian BUMD dan telah ditindaklanjuti dengan rencana bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan?” kata Syamsul Fikri AR, yang membacakan sikap fraksinya.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan kinerja BUMD yang sebelumnya telah menerima penyertaan modal. Terungkap, masih banyak BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal dan bahkan bergantung pada bantuan modal pemerintah tanpa memberikan dividen signifikan.
“Apakah sudah dilakukan audit kinerja dan keuangan secara menyeluruh terhadap BUMD penerima penyertaan modal sebelumnya?” lanjut Syamsul Fikri.
Selain soal BUMD, Fraksi Demokrat juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan. PAD dinilai masih terlalu bertumpu pada sektor konvensional seperti pajak kendaraan bermotor dan retribusi jasa umum.
Fraksi Demokrat menegaskan tidak anti terhadap kebijakan penyertaan modal kepada BUMD. Namun mereka menuntut penyertaan tersebut harus benar-benar berorientasi pada hasil, transparan, dan memiliki manfaat langsung bagi rakyat NTB.
“Kami menolak apabila penyertaan modal hanya menjadi bentuk penyelamatan BUMD yang tidak sehat, atau digunakan tanpa arah bisnis yang jelas,” tegas fraksi dalam pandangan umumnya.
Sebagai bagian kontrol anggaran daerah, Fraksi Demokrat juga menanyakan jaminan bahwa penyertaan modal tidak akan mengorbankan program prioritas lain yang lebih mendesak. Program prioritas dimaksud adalah pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Fraksi Demokrat menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 secara cermat dan bertanggung jawab. Mereka berkomitmen memperjuangkan terwujudnya NTB yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
