JAKARTA – Elektabilitas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno masih stagnan di angka 50 persen, jauh tertinggal dari popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melejit tinggi.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengungkapkan hasil survei tersebut sebagai indikator bahwa kinerja 100 hari kepemimpinan Pram-Doel belum mampu memikat hati warga Jakarta secara maksimal.
“Hasil survei menunjukkan elektabilitas masih berkutat di 50 persen, jauh tertinggal dari gebrakan Gubernur Jawa Barat,” kata politisi yang akrab disapa MJN, Kamis (5/6/2025).
Perbandingan kinerja kedua gubernur ini mencuat seiring dengan tingginya ekspektasi publik terhadap pemimpin daerah yang mampu memberikan terobosan nyata dalam 100 hari pertama masa jabatan.
Mujiyono, yang sudah empat periode menjabat di DPRD DKI, menilai stagnannya elektabilitas ini disebabkan belum terealisasinya sejumlah program unggulan dalam dokumen perencanaan resmi.
“Program dan janji kampanye seharusnya dituangkan dalam RPJMD dalam bentuk Perda. Sampai sekarang, Perdanya belum ada,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.
Meski demikian, Mujiyono mengakui adanya beberapa pencapaian positif yang patut diapresiasi. Penyelesaian masalah Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium menunjukkan komitmen pemerintah mengembalikan warga ke hunian yang layak.
Program Wajib Transportasi Publik bagi ASN setiap hari Rabu juga dinilai sebagai langkah konkret mengurangi kemacetan. Pelantikan pejabat definitif yang sebelumnya hanya berstatus PLT turut memberikan kepastian birokrasi.
Tiga kebijakan lain yang dirasakan dampaknya warga adalah kemudahan akses wisata, desentralisasi pengurusan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ke tingkat kecamatan, serta program transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat.
Terkait pembatalan program sarapan gratis yang sempat menjadi prioritas, Mujiyono menjelaskan hal ini sebagai bentuk sinkronisasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat. Anggaran dialihkan untuk perbaikan kantin sekolah dan perluasan cakupan penerima KJP.
Mujiyono menekankan penilaian 100 hari bukanlah ukuran mutlak keberhasilan kepala daerah. Yang terpenting adalah konsistensi dalam memperbaiki Jakarta menuju kota global.
“Kami beri kesempatan Pram-Doel untuk menunjukkan kinerja lebih baik ke depan,” tegasnya, seraya meminta publik memberikan waktu lebih bagi kepemimpinan baru Jakarta ini.
