JAKARTA – Pemerintah menganggarkan Rp4 triliun untuk program Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) tahun ini.
Dana tersebut difokuskan untuk membangun infrastruktur jalan yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum hingga 15 Juli 2025 telah menerima 2.995 proposal proyek dari 515 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, usulan-usulan tersebut tengah melewati tahap verifikasi sebelum ditetapkan sebagai prioritas.
“Total nilai IJD pada tahun ini kemungkinan sekitar Rp4 triliun,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, penentu prioritas proyek berdasarkan tiga kriteria utama: nilai manfaat ekonomi, dukungan terhadap swasembada pangan, dan tingkat konektivitas kawasan.
Kementerian PU menargetkan pelaksanaan fisik proyek-proyek IJD dimulai pada kuartal ketiga 2025.
Menurut Dody, percepatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini bertujuan menggerakkan perekonomian daerah sebagai penopang ekonomi nasional.
Program ini merupakan implementasi Inpres Nomor 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Instruksi tersebut diterbitkan untuk mendukung swasembada pangan dan energi dalam kerangka Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Dody mengatakan sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur andal menjadi kunci peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan.
Dengan demikian, penting untuk dilakukan penguatan fungsi kota-kota tematik seperti industri, pariwisata, dan pusat pemerintahan.
