LOMBOK TIMUR – Deretan aksi demonstrasi terkait pengelolaan pariwisata di Lombok Timur mendorong DPRD setempat mempercepat pembahasan aturan baru. Regulasi ini ditargetkan bisa mencegah masalah serupa terulang.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, mengatakan berbagai keluhan yang muncul akan dijadikan bahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
“Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini tentu akan kita detailkan, sehingga apa yang menjadi persoalan di lapangan bisa masuk ke dalam pasal-pasal untuk diatur,” ujar Amrul, Kamis (29/1).
Dia menilai munculnya berbagai masalah justru menjadi momentum tepat untuk memperkaya materi aturan yang sedang dibahas. Dengan begitu, pengelolaan wisata ke depan bisa lebih tertib dan memberi jaminan hukum bagi investor maupun masyarakat.
Saat ini pembahasan rancangan peraturan daerah itu sudah masuk tahap pembahasan pasal demi pasal. Prosesnya melibatkan tenaga ahli dari legislatif, eksekutif, dan dinas terkait.
Amrul yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur menyebut, pasal-pasal tentang kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga akan dibahas lebih detail. Tujuannya agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
Sebelumnya, pengelolaan kawasan wisata milik pemerintah daerah Lombok Timur dinilai tidak jelas. Pihak ketiga yang berinvestasi dan mengelola wisata juga mengeluhkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan dalam berusaha. Kondisi ini memicu aksi demonstrasi yang terjadi berulang kali.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
