– Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Kutai Timur
– Pendirian SPBU khusus nelayan di Sangatta dan Sangkulirang
– Pembangunan rumah sakit representatif di wilayah utara Kaltim, terutama Kabupaten Berau
Untuk Kota Balikpapan:
Fraksi menyoroti tiga permasalahan klasik yang perlu penanganan serius. Pertama, ketersediaan air bersih yang masih mengandalkan waduk tadah hujan. Kedua, kesenjangan fasilitas pendidikan yang menciptakan masalah tahunan saat penerimaan siswa baru.
“Saat ini ada 28 SMP Negeri, tapi hanya tersedia 9 SMA dan 6 SMK Negeri. Ini selalu menjadi masalah tahunan,” ungkap Nurhadi.
Ketiga, penanganan banjir yang menjadi perhatian khusus mengingat Balikpapan merupakan pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat-PPP menuntut RPJMD dilengkapi strategi riil dan langkah konkret agar dapat dievaluasi hasilnya.
Nurhadi menekankan pentingnya memastikan dokumen perencanaan tidak sekadar formalitas.
Meski mengkritik, fraksi memberikan apresiasi terhadap sistematika penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai baik.
Dokumen tersebut merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih untuk lima tahun ke depan.
RPJMD 2025-2029 ini sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna ke-15.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
