SAMARINDA – Fraksi Demokrat-PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengkritik rancangan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang dinilai masih didominasi belanja aparatur negara ketimbang program yang langsung menyentuh masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-16 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, proporsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik harus lebih besar dibanding belanja aparatur.
“Pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik harus mendapat porsi anggaran yang lebih besar. Jangan sampai anggaran habis untuk belanja aparatur,” tegas Nurhadi.
Fraksi Demokrat-PPP juga menilai program-program dalam RPJMD masih terkesan normatif dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Nurhadi berharap dokumen perencanaan tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
Selain soal anggaran, fraksi mendesak implementasi program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi (gratis polos) tanpa diskriminasi.
Program ini diharapkan tidak hanya menyasar warga miskin, tetapi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.
Nurhadi menegaskan, Kaltim harus menjadi barometer nasional dalam kebijakan pendidikan yang inklusif.
Program gratis polos harus dijalankan tanpa membedakan kelompok masyarakat tertentu.
Fraksi Demokrat-PPP mengidentifikasi sejumlah kebutuhan programatik mendesak di beberapa daerah, antara lain:
Untuk Kutai Timur, Berau, dan Bontang:
