SAMARINDA – Fraksi Demokrat-PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengkritik rancangan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang dinilai masih didominasi belanja aparatur negara ketimbang program yang langsung menyentuh masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-16 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, proporsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik harus lebih besar dibanding belanja aparatur.
“Pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik harus mendapat porsi anggaran yang lebih besar. Jangan sampai anggaran habis untuk belanja aparatur,” tegas Nurhadi.
Fraksi Demokrat-PPP juga menilai program-program dalam RPJMD masih terkesan normatif dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Nurhadi berharap dokumen perencanaan tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
Tuntutan Program Pendidikan Inklusif
Selain soal anggaran, fraksi mendesak implementasi program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi (gratis polos) tanpa diskriminasi.
Program ini diharapkan tidak hanya menyasar warga miskin, tetapi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.
Nurhadi menegaskan, Kaltim harus menjadi barometer nasional dalam kebijakan pendidikan yang inklusif.
Program gratis polos harus dijalankan tanpa membedakan kelompok masyarakat tertentu.
Daftar Kebutuhan Mendesak Daerah
Fraksi Demokrat-PPP mengidentifikasi sejumlah kebutuhan programatik mendesak di beberapa daerah, antara lain:
Untuk Kutai Timur, Berau, dan Bontang:
– Normalisasi Sungai Sangatta melalui pengerukan sedimentasi untuk mencegah banjir
– Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Kutai Timur
– Pendirian SPBU khusus nelayan di Sangatta dan Sangkulirang
– Pembangunan rumah sakit representatif di wilayah utara Kaltim, terutama Kabupaten Berau
Untuk Kota Balikpapan:
Fraksi menyoroti tiga permasalahan klasik yang perlu penanganan serius. Pertama, ketersediaan air bersih yang masih mengandalkan waduk tadah hujan. Kedua, kesenjangan fasilitas pendidikan yang menciptakan masalah tahunan saat penerimaan siswa baru.
“Saat ini ada 28 SMP Negeri, tapi hanya tersedia 9 SMA dan 6 SMK Negeri. Ini selalu menjadi masalah tahunan,” ungkap Nurhadi.
Ketiga, penanganan banjir yang menjadi perhatian khusus mengingat Balikpapan merupakan pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Tuntutan Strategi Implementatif
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat-PPP menuntut RPJMD dilengkapi strategi riil dan langkah konkret agar dapat dievaluasi hasilnya.
Nurhadi menekankan pentingnya memastikan dokumen perencanaan tidak sekadar formalitas.
Meski mengkritik, fraksi memberikan apresiasi terhadap sistematika penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai baik.
Dokumen tersebut merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih untuk lima tahun ke depan.
RPJMD 2025-2029 ini sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna ke-15.
