JAKARTA– Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mempertanyakan alokasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026 yang didominasi dukungan manajemen. Proporsi ini mencapai 80 persen dari total pagu indikatif yang disampaikan kepada DPR.
“Saya lihat dari total pagu indikatif yang disampaikan kepada Komisi XI DPR, hampir di atas 80 persen untuk dukungan manajemen. Sementara yang langsung kepada fungsi Kemenkeu itu di bawah 20 persen,” kata Marwan dalam rapat pembahasan RKA dan RKP Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Politisi Partai Demokrat ini meminta penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai permintaan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk tahun 2026.
Marwan juga mempertanyakan apakah proporsi besar untuk dukungan manajemen sejalan dengan semangat efisiensi yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya ingin meyakinkan ibu Menkeu dengan begitu, porsi yang sangat besar pada dukungan manajemen. Apakah ini semua dapat memastikan bahwa anggaran yang nanti pada akhirnya digunakan ini, masih in-life dengan program pembangunan ekonomi dan prioritas presiden,” ujarnya.
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu menekankan pentingnya memastikan anggaran mendukung penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan peningkatan layanan masyarakat.
Lima Program Utama Kemenkeu
Sebelumnya, Kemenkeu mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung lima program utama. Program tersebut meliputi pencapaian target penerimaan sebesar Rp1,20 triliun dan layanan mandatori dan prioritas Rp1,74 triliun.
Kemenkeu juga mengajukan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum terdanai Rp1,90 triliun. Selain itu, ada kebutuhan untuk unit eselon I baru sebesar Rp41,32 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pagu indikatif yang diterima Kemenkeu tahun 2026 sebesar Rp47,13 triliun belum mencukupi. Tanpa BLU, angka tersebut sebesar Rp37,76 triliun.
“Kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan lima program tadi,” kata Suahasil.
Ia menambahkan pagu indikatif dialokasikan untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan fungsi tugas dasar minimal.
Suahasil menegaskan anggaran tambahan akan memperkuat berbagai program fiskal dan pengelolaan penerimaan serta belanja negara. Kemenkeu mengusulkan total anggaran tahun 2026 sebesar Rp52,02 triliun sebagai usulan optimal untuk melaksanakan tugas pengelolaan fiskal.
