JAKARTA – DPR meminta polisi turun tangan menyelidiki ribuan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sejak awal tahun. Permintaan ini muncul karena ada dugaan sebagian kasus bukan karena kelalaian semata.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin memastikan penyebab sebenarnya dari kasus keracunan massal tersebut.
“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” kata Dasco di Gedung DPR, Kamis (25/9).
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Dari Januari hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia.
Sebagian besar kasus terjadi di Pulau Jawa. BGN mencatat Wilayah II yang meliputi Jawa mengalami 2.606 kasus, disusul Wilayah I dengan 1.281 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan penyebab keracunan cukup beragam. Mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru hingga pergantian supplier bahan baku.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang bahkan membuka kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik, Kamis (25/9).
Meski begitu, pemerintah menegaskan program MBG akan tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan tidak ada rencana menghentikan program tersebut.
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
Dia menambahkan BGN perlu mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya fokus pada kasus keracunan.
