DPR Desak Persatuan Politik Hadapi Ancaman Tarif Trump terhadap BRICS

oleh -877 Dilihat
oleh
Marwan Cik Asan
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengimbau semua elemen di Indonesia bersatu mendukung Presiden Prabowo Subianto menghadapi ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara BRICS.
banner 728x90

JAKARTA – Anggota DPR RI mendesak seluruh elemen bangsa menyatukan suara mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.

Desakan ini muncul setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada negara-negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan anti-Amerika.

Marwan Cik Asan dari Komisi XI DPR mengatakan ancaman tarif tersebut bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan tantangan geopolitik yang memerlukan respons diplomatis yang cermat dan penguatan ekonomi nasional.

banner 336x280

“Dukungan politik terhadap kebijakan Presiden harus menjadi satu suara,” tegas Marwan kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Kekhawatiran terbesar muncul dari potensi dampak terhadap sektor padat karya Indonesia. Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama dengan nilai ekspor mencapai USD 23,6 miliar pada 2024.

Lebih dari sepertiga nilai tersebut berasal dari industri tekstil dan alas kaki yang menyerap sekitar 3,5 juta pekerja.

Marwan memperingatkan bahwa realisasi ancaman tarif dapat mengalihkan pesanan ekspor ke negara kompetitor seperti Vietnam atau Bangladesh.

banner 336x280

Hal ini berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berkembang menjadi krisis sosial.

“Pemerintah perlu memperluas program pelatihan ulang tenaga kerja agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial,” ujarnya.

Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat ini mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Menurutnya, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan.

Pemerintah juga diminta memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya melalui insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru.

banner 728x90