Dorong Transparansi, FPD Bangka Selatan Minta OPD Aktif Gunakan Medsos

oleh -100 Dilihat
Sandi Anggota Fpd Dprd Basel
Sandi, anggota Fraksi Partai Demokrat Bangka Selatan, mendorong OPD aktif gunakan media sosial demi transparansi, akuntabilitas, dan wujudkan pemerintahan yang terbuka.
banner 468x60

Bangka Selatan – Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangka Selatan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka Selatan untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan transparansi kinerja.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Sandi, dalam keterangannya di Toboali, Rabu (7/5/2025).

banner 336x280

Menurutnya, media sosial saat ini telah menjadi alat komunikasi yang sangat efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kita bisa melihat bagaimana keluhan masyarakat yang disampaikan langsung melalui media sosial Bupati dan Wakil Bupati segera ditanggapi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sandi menekankan penggunaan media sosial tidak hanya penting sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang akuntabel, transparan, dan efektif.

“Kami mendorong semua OPD untuk aktif di media sosial seperti halnya Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan. Ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti laju digitalisasi yang terus meningkat dan memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dan bersinergi dengan perkembangan zaman, salah satunya melalui kehadiran aktif di dunia digital.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar OPD secara rutin mengunggah capaian dan prestasi kinerja mereka ke media sosial.

“Masyarakat berhak tahu apa yang telah dikerjakan oleh OPD. Kami ingin semuanya terbuka, tidak ada lagi istilah ‘udang di balik batu’. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat,” tegas Sandi.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, dan partisipatif, sesuai dengan tuntutan era digital dan ekspektasi masyarakat yang kian tinggi terhadap kinerja pelayanan publik.