JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta menolak wacana subsidi kesehatan hewan peliharaan.
Desie Christyana Sari dari Fraksi Partai Demokrat menilai ide tersebut tidak tepat waktu karena layanan kesehatan untuk manusia masih bermasalah.
“Di Kepulauan Seribu, warga masih kesulitan bertemu dokter,” kata Desie di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Desie khawatir program ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat. Menurutnya, rakyat masih mengantri berjam-jam di puskesmas untuk berobat.
“Kalau rakyat yang sakit masih mengantri berjam-jam di puskesmas, lalu pemerintah malah menggelontorkan dana untuk BPJS Hewan, ini bisa dianggap tidak punya nurani,” katanya.
Jakarta masih menghadapi kekurangan tenaga medis dan akses layanan kesehatan yang timpang antarwilayah. Anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial juga masih minim.
Desie mempertanyakan teknis pelaksanaan program yang belum jelas. Siapa pesertanya, bagaimana sumber dananya, dan siapa penyedia layanannya masih belum terjawab.
“Jangan sampai ini hanya jadi gimmick kebijakan yang tidak berpijak pada realita,” katanya.
Sebagai alternatif, Desie menyarankan pemerintah fokus memperkuat Puskeswan yang sudah ada dan meningkatkan edukasi kepemilikan hewan.
“Perlindungan terhadap hewan tetap penting. Tapi harus proporsional, jangan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
Ia menyatakan Komisi E DPRD siap duduk bersama merumuskan kebijakan yang realistis dan tepat sasaran.
Kritik tersebut muncul setelah pihak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengusulkan subsidi layanan kesehatan bagi hewan peliharaan milik warga kurang mampu.
Kepala Dinas KPKP Hasudungan Sidabalok mengatakan idenya muncul saat sidak ke Puskeswan. Seorang warga mengeluh mahalnya biaya sterilisasi hewan.
“Tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya ke dokter hewan atau klinik,” ujar Hasudungan.
