Jakarta – Wacana pembentukan koalisi permanen kembali mengemuka setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan gagasan ini dalam pertemuan dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Jumat (14/2).
Prabowo ingin koalisi yang telah terjalin sejak Pilpres 2024 terus berlanjut dalam pemerintahan mendatang.
Partai Demokrat merespons wacana ini dengan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menegaskan fokus utama Demokrat saat ini adalah menyukseskan program pemerintahan.
“Fokus kami adalah memastikan program pemerintahan Prabowo berjalan sukses. Itu sudah menjadi komitmen kami sejak awal mendukung Prabowo,” ujar Herzaky, Minggu (16/2).
Herzaky juga memastikan Demokrat akan tetap mengawal pemerintahan Prabowo hingga Pilpres 2029.
Baginya, komitmen Demokrat ini sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya ruang bagi perbedaan pendapat dan kritik dalam demokrasi.
“Demokrasi harus tetap berjalan, dan ruang untuk kritik maupun perbedaan pendapat tetap harus ada. Tapi secara prinsip, Demokrat tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Prabowo hingga 2029,” tambahnya.
Gagasan koalisi permanen ini juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Menurutnya, tawaran Prabowo soal koalisi permanen bertujuan memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan.
“Pak Prabowo menekankan bahwa persatuan harus menjadi kunci utama pemerintahan. PKB menyambut baik ide ini karena akan memperkuat percepatan pembangunan,” kata Cak Imin.
Namun, tidak semua partai merespon ide ini dengan antusias. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mempertanyakan seberapa lama koalisi ini akan bertahan, sementara PDIP menyatakan akan membahas strategi koalisi mereka dalam kongres partai yang akan datang. (*)
