JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan sikap konsisten menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung.
Penolakan ini merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan kepala daerah dipilih DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan partainya tetap berpegang pada prinsip demokrasi melalui pemilihan langsung.
“Pilihan kita berdemokrasi, ya. Udah, pemilihan langsung,” tegas Hinca di Gedung DPR RI, Senin (28/7).
Hinca mengungkap, penolakan terhadap sistem pilkada tidak langsung bukan hal baru bagi Demokrat.
Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, partai berlambang mercy ini pernah menghadapi situasi serupa dan memilih menerbitkan Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung.
“Waktu itu dia (SBY) lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan akhirnya, waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu,” kenang Hinca.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena Demokrat yakin pemilihan langsung lebih sesuai dengan nilai demokrasi.
Sikap berbeda juga ditunjukkan Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf yang menilai usulan Cak Imin perlu diskusi lebih mendalam.
Dede berargumen bahwa UU hanya mengatur pemilihan demokratis tanpa mengatur spesifik sistem terbuka atau tertutup.
“Kalau Undang-undang memang membuka ruang dipilih secara demokratis. Tidak boleh penunjukan langsung,” jelas Dede.
Ia menegaskan tidak ada ruang untuk penunjukan langsung baik gubernur maupun bupati dalam peraturan yang ada.
