BHPP menilai video tersebut telah merusak reputasi Partai Demokrat dan tokoh-tokohnya. Lebih dari itu, konten tersebut menciptakan kegelisahan di kalangan anggota dan pendukung partai di seluruh negeri.
BHPP Demokrat menganggap unggahan semacam itu sudah melampaui batas kebebasan menyampaikan pendapat. Konten tersebut masuk dalam kategori penyebaran kebohongan yang dapat memecah belah masyarakat.
Pihak yang disomasi diberi waktu tiga kali 24 jam untuk merespons. Dalam waktu tersebut, mereka harus memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Tersomasi juga diminta meminta maaf melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, video yang bermasalah harus segera dihapus dari platform tempat video itu diunggah.
Jika dalam batas waktu yang diberikan tidak ada respons memadai, BHPP akan melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya. Somasi ini bisa berlanjut menjadi laporan pidana ke kepolisian atau gugatan perdata ke pengadilan.
Selain TikTok, BHPP juga menargetkan beberapa kanal YouTube yang menyebarkan narasi serupa. Kanal yang disebut antara lain Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Agri Fanani, dan Kajian Online.
Akar Masalah dari Kasus Ijazah Jokowi
Persoalan ini berawal dari dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ketika menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Isu ini sudah beredar cukup lama dan terus menjadi perbincangan di ruang publik, khususnya media sosial.
Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dibagi menjadi dua klaster berdasarkan keterlibatan mereka.
Klaster pertama terdiri dari lima orang. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah.
Klaster kedua terdiri dari tiga orang yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma yang juga dikenal dengan sebutan dr Tifa. Ketiga orang ini yang kemudian sering disebut sebagai trio RRT.
Dari delapan tersangka tersebut, Roy Suryo menjadi sorotan khusus. Latar belakangnya sebagai mantan politikus Partai Demokrat membuat publik mengaitkannya dengan SBY.
Roy Suryo pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada masa pemerintahan SBY. Hubungan kerja di masa lalu ini yang kemudian dijadikan alasan untuk menuding adanya keterkaitan antara SBY dengan isu ijazah Jokowi.
Media sosial kemudian dipenuhi narasi yang menyebut SBY sebagai otak di balik munculnya isu tersebut.
Logika yang dibangun adalah karena Roy Suryo dulu bagian dari tim SBY, maka tindakannya saat ini pasti atas perintah atau setidaknya sepengetahuan mantan atasannya.
Padahal, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan SBY dalam persoalan ini. Roy Suryo sudah tidak aktif di Partai Demokrat sejak lama dan bergerak atas inisiatif sendiri dalam mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.
Membaca Strategi Politik di Balik Somasi
Pengamat politik Arifki Chaniago mengatakan penggunaan jalur hukum oleh SBY bisa dimaknai sebagai cara membatasi spekulasi yang berpotensi merusak hubungannya dengan Jokowi.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik. Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik kedepan,” ungkap Arifki.
Menurutnya, dengan fokus mempersoalkan sumber tuduhan ketimbang ikut berdebat soal substansi ijazah, SBY ingin memperjelas posisinya. Ia tidak ingin dikaitkan dengan upaya melemahkan legitimasi Jokowi.
