Jakarta – Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dan menyambut baik usulan pembentukan koalisi permanen KIM Plus untuk mendukung pemerintahan hingga 2029.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pernyataan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/2).
“Kami dukung Pak Prabowo menjadi Presiden yang sukses dan berhasil. Rakyat juga pasti akan merasakan kebaikannya, dan kami tentu ingin mendukung Pak Prabowo untuk terus memimpin,” ujarnya.
AHY mengungkapkan, usulan Prabowo untuk menjadikan KIM Plus sebagai koalisi permanen merupakan salah satu indikator terbentuknya koalisi politik yang sehat.
“Koalisi politik yang sehat akan memberikan jalan terbentuknya kekuatan politik yang kokoh dan solid,” ujar AHY.
Dia menilai peran Prabowo sebagai pimpinan KIM Plus selalu menghadirkan gagasan baru dalam dinamika politik nasional.
Dukungan terhadap gagasan koalisi permanen juga datang dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyampaikan pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/2), menyebut usulan tersebut sebagai ‘ide yang bagus’ yang dapat mendukung stabilitas politik dan keberhasilan pemerintahan.
“Ide yang bagus dan harus kita dukung, tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa. Itu yang harus kita bicarakan dan didetailkan,” ujar Bahlil.
Gagasan pembentukan koalisi permanen itu sendiri dilontarkan oleh Prabowo saat menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta agar KIM Plus menjadi koalisi yang tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga permanen guna mendukung pemerintah hingga Pilpres 2029.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah yang berpotensi menciptakan stabilitas politik.
“Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pimpinan politik menyikapi dan mengambil keputusan,” kata Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2). (*)
