JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sampai masa jabatan berakhir pada 2029.
Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengaku belum membahas rencana untuk Pemilihan Presiden 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, pihaknya sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo soal persaingan politik.
Menurut dia, pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui pemilu sesuai aturan demokrasi yang berlaku.
“Apabila ada yang menantang, ya tantangnya di 2029,” kata Dede di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dede menyebut Partai Demokrat saat ini lebih fokus membantu pemerintah menjalankan program kerja.
Pembahasan mengenai kontestasi politik lima tahun ke depan sama sekali belum dilakukan di internal partai.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan komitmen Demokrat bersama Prabowo hingga akhir periode.
Hal itu ditunjukkan dengan kepercayaan yang diberikan kepada lima kader Demokrat untuk duduk di Kabinet Merah Putih.
“Ya, artinya kita bersama dengan Prabowo sampai 2029,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Kelima kader Demokrat dalam kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Iftitah S Suryanagara sebagai Menteri Transmigrasi, Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Ossy Dermawan sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan sikap terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), dia mempersilakan siapa saja yang tidak setuju dengannya untuk bersaing secara fair di pemilu mendatang.
“Kalau saudara tidak suka dengan dua atau tiga orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung,” kata Prabowo.
Presiden juga menanggapi aksi demonstrasi yang kerap terjadi. Dia menyatakan tidak melarang demo karena itu bagian dari demokrasi. Namun, Prabowo meminta agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada kerusuhan.
