MATARAM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menggulirkan pengembangan kapasitas kader yang mengutamakan pendekatan berbasis riset dan analisis data.
“Kami ingin memberi respons terhadap kebutuhan transformasi cara berpolitik di era modern,” kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) di sela-sela peringatan hari raya Idul Adha di Mataram, Jumat (6/6/2025).
Dijelaskan, langkah ini dirancang guna membekali kader muda dengan kemampuan menganalisis data dan merumuskan kebijakan yang aplikatif. Fokus utamanya adalah mengasah kemampuan argumentasi melalui dialog terbuka dan diskusi substantif.
“Kami ingin seluruh kader di NTB punya kebanggaan baru, yakni menjadi bagian dari partai yang tidak sekadar hadir di panggung, tapi juga punya isi, punya daya pikir,” ungkap IJU.
Menurut IJU, politik masa depan menuntut kader yang unggul tidak hanya dalam konsolidasi politik, tetapi juga dalam kemampuan berdialektika secara cerdas.
“Partai tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama yang hanya bertumpu pada mobilisasi massa tanpa substansi pemikiran yang kuat,” ucapnya.
Program pengembangan kader ini merupakan implementasi dari arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menginginkan transformasi mendasar dalam cara berpolitik partai berlambang mercy ini.
“Demokrat NTB juga punya Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) di tingkat daerah. Kami tentu fokus pada persoalan khas Nusa Tenggara Barat dengan metode berbasis data dan riset mendalam,” papar IJU
Sebelumnya, AHY dalam diskusi di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (4/6/2025), menekankan pentingnya kader partai menguasai seni berdialektika.
Dalam acara Proklamasi Democracy Forum tersebut, AHY menyatakan kader tidak boleh kering gagasan dan substansi.
AHY menjelaskan, melalui BRAINS sebagai wadah pemikiran Partai Demokrat, kader-kader diharapkan mampu menghasilkan gagasan terkait situasi dalam dan luar negeri.
Gagasan-gagasan ini nantinya akan dikolaborasikan dengan kader yang bertugas di pemerintahan dan parlemen.
