MATARAM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pendidikan gratis 9 tahun menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan pendidikan.
Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai implementasi putusan tersebut harus mencakup seluruh satuan pendidikan, tidak hanya sekolah negeri.
Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat NTB, Wijaya Dewantara, menyatakan pemerintah daerah perlu segera menyusun skema pembiayaan yang mencakup sekolah swasta untuk menghindari diskriminasi dalam pelayanan pendidikan.
“Kita tidak bisa setengah-setengah dalam mengimplementasikan putusan MK ini. Sekolah swasta yang selama ini membantu pemerintah menampung siswa juga harus mendapat jaminan pembiayaan yang sama,” ujar Wijaya.
Tantangan terbesar, menurut Wijaya, terletak pada penyelarasan sistem pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta melalui kemitraan strategis yang adil dan berkelanjutan.
Hal itu mengingat selama ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih banyak dialokasikan untuk sekolah negeri.
Wijaya mengungkapkan masih maraknya praktik pungutan tidak resmi di sekolah-sekolah negeri yang dikemas dalam bentuk iuran komite atau sumbangan sukarela menunjukkan lemahnya pengawasan implementasi kebijakan pendidikan di daerah.
“Yang terjadi selama ini adalah ketimpangan. Sekolah negeri dapat BOS penuh, sementara sekolah swasta harus berjuang sendiri dengan biaya operasional. Akibatnya orang tua murid di sekolah swasta justru terbebani lebih berat,” tegasnya.
Wijaya Dewntara juga mendorong pembentukan tim pengawas khusus untuk memastikan distribusi anggaran pendidikan berjalan merata ke seluruh satuan pendidikan. Dia menyebut sistem BOS saat ini masih belum tepat sasaran dan perlu didesain ulang.
“Kami mendesak Pemprov NTB dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk segera membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi anggaran pendidikan. Jangan sampai ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dalam mendapat dukungan,” katanya.
Wijaya menekankan Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota perlu bersinergi menyusun kebijakan turunan yang mengakomodir putusan MK.
Dia menegaskan, partainya berkomitmen mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
“Sesuai arahan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, kami akan mengawal implementasi ini secara ketat. Kami akan pastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta di seluruh NTB,” pungkasnya.
