DEMOKRAT NEWS – Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak melibatkan nama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Permintaan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti menyebut nama SBY dalam usulan partainya soal amendemen UUD 1945. PSI mengusulkan agar jabatan presiden diperpanjang menjadi maksimal tiga periode.
“Tidak usah bawa-bawa Pak SBY, seolah-olah beliau sama berkepentingan,” tulis Rachland di akun Twitter pribadinya, Kamis (3/3).
Rachland menegaskan SBY tidak berniat menjadi presiden lagi. Menurutnya, mantan presiden yang menjabat dua periode itu justru yakin kekuasaan harus dibatasi, bukan ditambah.
“Pak SBY meyakini kekuasaan harus dibatasi, bukan malah ditambahi. Sejak masih berkuasa, Pak SBY sudah menolak ide Presiden 3 periode,” katanya.
Sehari sebelumnya, Dea mengatakan PSI mendukung amendemen UUD 1945 untuk mengubah batas jabatan presiden. Dengan begitu, Presiden Jokowi, SBY, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bisa ikut dalam Pemilu 2024.
“Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024,” ujar Dea dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
