JAKARTA – Gubernur Pramono Anung diminta melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang terbukti berhasil menata permukiman kumuh di ibu kota. Program yang dirintis era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN ini dinilai mampu memberikan solusi komprehensif bagi masalah hunian di Jakarta.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).
Ia menunjuk keberhasilan dua proyek percontohan KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi sebagai bukti efektivitas program.
“Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono.
Program KTV mengubah kawasan kumuh menjadi hunian vertikal empat lantai dengan menggabungkan lahan milik warga secara konsolidatif.
Di Palmerah, hunian yang semula padat dan sempit kini menjadi 12 unit layak huni dengan luas masing-masing 18 meter persegi, lengkap dengan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang memadai.
Mujiyono menekankan pentingnya pendekatan komunikasi intensif dan transparansi dalam implementasi program.
Ia menilai sosialisasi menyeluruh diperlukan agar warga memahami mekanisme kepemilikan unit dan pembagian lahan secara adil.
Namun, Mujiyono mengkritik struktur tarif sewa rusunawa yang dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tarif rusunawa Jakarta berkisar Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk biaya listrik dan air.
“Ke depan Pemprov Jakarta bisa meninjau ulang struktur tarif sewa, agar selaras dengan kondisi ekonomi warga kelas bawah,” harapnya.
Merespons hal tersebut, Gubernur Pramono Anung dalam rapat paripurna yang sama menyatakan akan memprioritaskan pembangunan hunian di atas gedung layanan publik di sepuluh lokasi.
Konsep “Jakarta Tumbuh ke Atas” ini menggabungkan fungsi layanan publik dan hunian, termasuk di atas gelanggang olahraga dan pasar.
Pramono menegaskan kapasitas fiskal Jakarta dalam APBD 2025 memungkinkan implementasi penataan kota multifungsi secara progresif.
Meski belum merinci lokasi spesifik, ia optimis konsep pembangunan vertikal menjadi strategi utama pengembangan tata ruang Jakarta ke depan.
Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah merealisasikan dua KTV di Jakarta dengan menyediakan jaminan legalitas kepemilikan tanah bagi pemilik serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
