CIMAHI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten dan kota untuk membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari program partai.
Instruksi ini dijalankan DPC Partai Demokrat Kota Cimahi melalui penyelenggaraan Bazar UMKM yang digelar Sabtu (31/5/2025) di kantor DPC setempat.
Sebanyak 50 pelaku UMKM berkolaborasi dengan partai berlambang mercy ini untuk memamerkan produk kuliner dan pakaian mereka dalam acara tersebut.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Agung Budi Santoso, menjelaskan pembinaan UMKM telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap DPC berdasarkan arahan pusat.
“Kami dari Partai Demokrat ini, sudah diperintahkan dari DPP yang mengintruksikan kepada setiap DPC harus bisa membina UMKM, dan hal ini menjadi kewajiban bagi DPC,” ungkapnya.
Program pembinaan ini tidak hanya dibebankan kepada pengurus DPC, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap anggota DPRD dari Partai Demokrat.
Agung, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI, menyatakan bahwa setiap legislator partai harus memiliki binaan UMKM di wilayah konstituennya masing-masing.
Menurut Agung, peran partai sebagai “Bapak Asuh” bagi UMKM sangat strategis mengingat sektor ini berorientasi pada kepentingan rakyat dan bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan.
UMKM dinilai mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi pelakunya sekaligus menyerap tenaga kerja, meski dalam skala kecil.
“UMKM telah memiliki kontribusi besar dan potensi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya. Sektor ini juga berperan dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat di berbagai daerah.
Agung menekankan bahwa UMKM berskala lokal memiliki kemampuan membangkitkan perekonomian daerah.
Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan dan pelatihan keterampilan.
Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam pengembangan UMKM.
“Pembuatannya harus baik, pengemasannya harus baik, kemudian pemasarannya juga harus ada, karena bila ketiga kriteria ini tidak terpenuhi dan seimbang, ini tidak akan bisa berjalan,” paparnya.
Dukungan infrastruktur juga menjadi faktor krusial dalam kemajuan UMKM. Agung mencontohkan bagaimana kondisi jalan yang buruk di daerah pegunungan dapat menghambat distribusi produk berkualitas.
Sebagai rujukan, Agung menyebut keberhasilan petani Thailand yang didukung penuh oleh pemerintah kerajaan.
Di negara tersebut, para pangeran diberi tugas mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah, seperti komoditas mangga yang kemudian menjadi unggulan ekspor.
“Jadi saya berharap dengan kehadiran pemerintah, potensi-potensi daerah dapat dimanfaatkan oleh para UMKM,” ujar Agung.
