LOMBOK TIMUR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Timur (Lotim) mengingatkan Pemkab berhati-hati dengan rencana pinjaman Rp 250 miliar ke pihak swasta. Mereka tidak mau kecolongan lagi seperti era pemerintahan sebelumnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lotim Amrul Jihadi mengatakan pihaknya ingat betul dengan utang masa lalu yang mencapai Rp 700 miliar.
“Pada masa pemerintahan Sukma kita kebobolan mengenai pinjaman dilakukan Pemkab Lotim,” kata Amrul Jihadi, Senin (9/6).
Utang sebesar itu terdiri dari pinjaman program percepatan Rp 300 miliar, ditambah pinjaman dari PIP dan Bank NTB Syariah yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Akibatnya, pemerintahan Bupati Sukiman Azmy-Wakil Bupati Rumaksi SJ tidak bisa menyelesaikan utang hingga masa jabatan berakhir. Utang baru lunas saat masa Penjabat Bupati.
Kini pemerintahan Bupati Haerul Warisin-Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya berencana meminjam Rp 250 miliar ke swasta untuk pembangunan infrastruktur dan irigasi.
Amrul Jihadi mengaku khawatir skenario buruk akan terulang. Dia berjanji pihaknya akan memperketat pengawasan.
“Kita perketat pengawasan soal pinjaman yang akan dilakukan pemerintahan smart,” tegasnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Lotim itu berharap dengan pengawasan ketat, pemerintahan baru tidak akan meninggalkan beban utang seperti pendahulunya.
