JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah merekrut 24.000 tamtama TNI Angkatan Darat guna membentuk batalyon teritorial pembangunan. Dukungan ini disampaikan meski rencana tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan.
Politisi Demokrat Rizki Natakusumah mengatakan pihaknya akan mendukung selama rencana ini baik untuk negara. Sebagai anggota Komisi I DPR RI, dia menilai pembentukan batalyon ini dapat memperkuat kesatuan dan fungsi TNI.
“Kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya yakin niatnya adalah untuk menguatkan kesatuan TNI dan tugas fungsi utama TNI ke depan. Jadi selama itu baik untuk negara pasti kita dukung,” kata Rizki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Rizki menegaskan Komisi I DPR akan segera membahas rencana ini dengan TNI. Namun, dia belum merinci kapan waktu pembahasan tersebut dilakukan.
Merespons kritik publik yang mempersoalkan penggunaan TNI untuk bidang pembangunan, bukan perang, Rizki menjelaskan TNI memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Ya, kan ada operasi militer perang dan ada operasi militer selain perang. Nah, ini tentu nanti akan dibahas secara rinci, tapi yang jelas pasti akan dibahas di DPR,” tegasnya.
Batalyon teritorial pembangunan yang direncanakan terdiri dari empat kompi yakni pertanian, peternakan, medis, dan zeni. Satuan ini akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.
Namun, rencana ini dikritik Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Dia menilai rekrutmen massal ini menyimpang dari UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan menuju berbasis kelautan dan kepulauan.
Hamid memandang rekrutmen 24.000 tamtama hanya akan menggemukkan postur TNI AD yang sudah bermasalah. Masalah itu terlihat dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena menumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.
