JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Partai Demokrat menolak wacana mengubah Polri menjadi kementerian tersendiri yang dipimpin menteri.
Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sikap tersebut dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, struktur Polri saat ini sudah tepat dan harus dilanjutkan.
“Kami berpandangan bahwa apa yang terjadi hari ini, Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian, sudah tepat,” kata Hinca.
Hinca menjelaskan, posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan hasil keputusan politik nasional yang ditetapkan sejak tahun 2000.
Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yang memisahkan Polri dari TNI.
Dalam sistem tersebut, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Fraksi Partai Demokrat, khususnya di Komisi III, telah mencapai kesepakatan internal untuk mempertahankan struktur ini.
Hinca menegaskan, tidak perlu ada perdebatan ulang soal kedudukan kelembagaan Polri karena sudah jelas secara konstitusional.
Meski begitu, Hinca menekankan bahwa Polri harus terus melakukan pembenahan internal. Yang paling penting saat ini adalah reformasi budaya dan perilaku anggota Polri untuk menjawab kritik masyarakat.
“Yang paling perlu kita terus atasi adalah reformasi kultural, mengubah perilaku dan kultur di tubuh Polri,” ujarnya.
Hinca menilai pengakuan tulus dari pimpinan Polri terhadap kekurangan yang ada harus menjadi langkah awal perbaikan institusi. DPR akan terus mendorong Polri agar responsif terhadap kritik, transparan, dan konsisten dalam melakukan pembenahan agar kepercayaan publik meningkat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak ide menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia menilai langkah tersebut justru akan melemahkan Polri dan juga Presiden.
“Kami menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang paling ideal,” kata Sigit di akhir rapat kerja.
Jenderal Sigit berterima kasih kepada fraksi-fraksi di DPR yang menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden.
Ia menjelaskan, posisi Polri saat ini memungkinkan institusinya bergerak cepat saat Presiden membutuhkan tanpa harus melalui birokrasi kementerian.
Penempatan di bawah menteri justru berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar”.
Kapolri bahkan mengungkapkan ada pihak yang menawarkan dirinya menjadi menteri kepolisian. Ia tegas menolak tawaran tersebut.
