JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan dukungannya kepada pemerintah untuk menentukan arah masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tanpa campur tangan pihak luar.
Sikap ini diambil menyusul munculnya berbagai usulan dari kalangan politik terkait pengelolaan IKN.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya lebih memilih mempercayakan sepenuhnya perencanaan IKN kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Menurut saya, kita serahkan kepada rencana pemerintah saja,” tegas Herman saat ditemui di Jakarta, Minggu (20/7/2025).
Herman menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuan pemerintah dalam merencanakan masa depan ibu kota baru tersebut.
Ia meyakini pemerintah telah memiliki roadmap yang jelas untuk pengembangan IKN ke depan.
Pernyataan Herman ini merespons usulan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa yang mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di kawasan IKN.
Saan beralasan jika Wapres Gibran berkantor di IKN akan membuat wilayah tersebut berfungsi layaknya ibu kota pemerintahan negara.
Meski demikian, Herman tidak mempersoalkan munculnya berbagai usulan dari pihak lain terkait IKN.
Ia menilai usulan apapun, termasuk penempatan Wapres Gibran di IKN, merupakan hak yang sah dalam kehidupan demokrasi. “Kalau usulan siapapun sah-sah saja,” pungkas Herman, menunjukkan sikap terbuka partainya terhadap dinamika diskusi publik seputar IKN.
