JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) pendidikan yang menjamin akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh anak di ibu kota.
Langkah ini ditempuh untuk menekan angka putus sekolah yang mencapai puluhan ribu anak akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari, menegaskan pentingnya regulasi yang berpihak pada hak pendidikan anak.
“Kita harapkan ke depan untuk Jakarta, ada Perda yang mengatur hak anak dalam mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas,” ungkapnya, Rabu (11/6/2025).
Legislator daerah pemilihan Jakarta Pusat tersebut optimis Jakarta mampu mewujudkan pendidikan berkualitas mengingat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk sektor pendidikan.
Pansus Ranperda saat ini tengah menyusun rekomendasi berdasarkan temuan lapangan untuk dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Desie menekankan Perda yang akan disahkan harus dapat mengakomodasi hak pendidikan bermutu bagi anak-anak Jakarta.
Selain aspek pembiayaan, rancangan Perda juga akan mengatur kesetaraan kualitas antara sekolah negeri dan swasta.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, kesetaraan tersebut bertujuan menjaga standar pendidikan agar secara akademis pendidikan di Jakarta memiliki karakter dan integritas yang baik.
Dukungan terhadap program pendidikan gratis semakin menguat seiring implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan program percontohan sekolah gratis di 40 sekolah swasta sebagai pelaksanaan putusan tersebut.
“Fraksi Demokrat di DPRD DKI sangat mendukung program Pemprov dalam menjalankan keputusan MK. Khususnya dalam hal pendidikan gratis dan berkualitas seperti yang diamanatkan,” kata Desie.
