DEMOKRAT NEWS – Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. Partai ini menilai pernyataan Jokowi soal wacana tersebut masih belum jelas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan, sikap Jokowi terkait wacana penundaan pemilu masih mengambang.
“Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50, antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu pemilu,” kata Benny dalam diskusi daring, Rabu (9/3/2022).
Benny menegaskan, presiden harus memberikan sikap yang jelas. Demokrat tetap menuntut Jokowi menyatakan apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang yang ingin memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu.
Menurut Benny, presiden tidak punya pilihan lain selain menolak wacana tersebut. Alasannya, wacana penundaan pemilu melanggar konstitusi dan mengingkari sumpah jabatan presiden.
“Kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” tegasnya.
Wacana penundaan pemilu kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan hal tersebut. Alasannya untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Alasan serupa sebelumnya juga disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Usulan juga datang dari dua ketua umum partai koalisi pemerintah, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka mengemukakan berbagai alasan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.
Namun, usulan itu ditolak sejumlah partai koalisi lainnya, antara lain PDIP, NasDem, Gerindra, dan PPP. Belakangan muncul kabar wacana tersebut mendapat dorongan dari sejumlah menteri. Bahkan disebut Jokowi sudah menyetujui wacana itu.
Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan tanggapan. Dia mengajak semua pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” ujar Jokowi.
Meski begitu, Jokowi mengatakan wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dilarang karena bagian dari demokrasi. Namun, dia mengingatkan jika sudah ada keputusan yang diambil, semua pihak harus menghormati hal tersebut.
Jokowi mengatakan, siapa pun boleh mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, baik menteri maupun partai politik, karena ini demokrasi dan kebebasan berpendapat. “Namun saat pelaksanaan, semua harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
