BIMA– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bima mendesak pemerintah daerah segera mengaktifkan posko siaga di wilayah pesisir yang terancam banjir rob. Desakan ini muncul menyusul peringatan BMKG soal potensi banjir rob hingga 26 November 2025.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima Hj. Misfalah menilai peringatan dini dari BMKG harus ditindaklanjuti dengan kesiapan tim tanggap darurat di lapangan.
“Peringatan saja tidak cukup. Pemda harus turun langsung ke wilayah rawan seperti Sape dan sekitarnya,” ujarnya, Kamis (20/11/2025) di Bima.
Misfalah menyoroti kondisi Sape yang masuk dalam daftar wilayah berpotensi terkena dampak rob dengan ketinggian air laut mencapai 1,8 meter.
Menurutnya, wilayah pesisir di Bima memiliki banyak pemukiman warga dan aktivitas ekonomi yang bisa lumpuh jika terjadi banjir rob.
“Ribuan nelayan dan pedagang ikan bergantung pada kondisi pesisir. Kalau rob terjadi tanpa persiapan, kerugian ekonomi bisa sangat besar,” kata politisi Demokrat itu.
Ia mengusulkan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk memantau kondisi di lapangan setiap hari.
Tim itu bertugas mendata titik rawan, mempersiapkan jalur evakuasi, dan menyiapkan posko pengungsian jika diperlukan.
Misfalah juga meminta pemda menyediakan pompa air portabel di titik-titik rawan genangan.
“Jangan sampai warga panik karena tidak ada tim yang membantu saat air mulai naik,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada nelayan tentang waktu aman melaut. Berdasarkan data BMKG, pasang air laut terjadi mulai pukul 21.00 hingga 05.00 Wita.
“Nelayan harus tahu kapan waktu aman melaut. Ini soal keselamatan jiwa, bukan hanya soal tangkapan ikan,” ujar Misfalah.
