JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta publik tidak menjadikan surat Pemerintah Aceh ke PBB sebagai bahan perdebatan. Ia menekankan fokus utama saat ini harus pada penyelamatan korban bencana.
Politisi Partai Demokrat itu menilai dalam situasi darurat, pemerintah daerah berhak mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional.
Kondisi geografis Aceh yang menantang dan akses sulit dinilai menghambat distribusi bantuan.
“Dalam kondisi bencana, siapa pun boleh meminta bantuan dari mana saja. Medan yang sulit membuat bantuan tidak mudah masuk, sehingga pemerintah daerah pasti berupaya maksimal untuk mendapatkan dukungan,” ujar Dede Yusuf, Selasa (16/12/2025).
Dede menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah pusat telah bekerja optimal menangani bencana di Aceh.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan agar pertolongan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Ia meminta surat permohonan bantuan tersebut dilihat sebagai bentuk ikhtiar kemanusiaan, bukan isu politik.
Beberapa negara dan pihak internasional pada dasarnya telah menawarkan bantuan, sehingga respons Pemerintah Aceh dapat dipahami dalam konteks darurat.
“Tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting adalah bagaimana satu nyawa bisa diselamatkan,” katanya.
Dede menambahkan, selama ada pemberitahuan dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan yang masuk, langkah tersebut tetap dalam koridor yang tepat.
Koordinasi yang baik dinilai penting agar bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Banjir dan Longsor Landa Aceh
Pernyataan Dede Yusuf muncul terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh sejak pertengahan Desember 2025. Bencana dipicu curah hujan tinggi yang terus mengguyur wilayah Sumatera bagian utara.
