JAKARTA– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih mengandalkan data lawas untuk menangani wilayah kumuh di Ibu Kota.
Data Rukun Warga (RW) kumuh yang digunakan masih merujuk pada Peraturan Gubernur 2014-2018, padahal kondisi lapangan kemungkinan telah berubah signifikan setelah tujuh tahun berlalu.
Kritik tajam dilontarkan Penasihat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, dalam rapat pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah RPJMD di Ruang Rapat Bapemperda, Rabu (28/5/2025).
Ia mempertanyakan efektivitas program penanganan kumuh tanpa pembaruan data yang memadai.
Mujiyono mendesak agar survei dilakukan secara berkala, minimal dua hingga tiga tahun sekali, untuk memastikan program tepat sasaran.
Kondisi wilayah bisa berubah drastis dalam rentang waktu tersebut, baik membaik maupun memburuk.
“Jangan sampai RW ditetapkan kumuh selama lima tahun, tapi kondisinya tidak berubah karena kita enggak tahu apa yang terjadi di lapangan,” tegas politisi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.
Yang lebih mengecewakan, anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk kegiatan survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) justru dihapus dari rencana anggaran. Padahal, data tersebut sangat krusial untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan.
Penghapusan anggaran survei ini bertentangan dengan rekomendasi Komisi Pemerintahan DPRD DKI yang sebelumnya mendukung kegiatan tersebut.
Tanpa data terkini, pemerintah kesulitan menentukan jumlah pasti RW kumuh yang masih ada di Jakarta.
Mujiyono menegaskan, Badan Pusat Statistik belum merilis data terbaru mengenai kondisi permukiman kumuh di Jakarta.
Akibatnya, tidak diketahui apakah jumlah RW kumuh bertambah atau berkurang selama periode ini.
