SITUBONDO – Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan dasar gratis hingga sekolah swasta menimbulkan kekhawatiran soal beban fiskal daerah.
DPRD Situbondo menyoroti perlunya skema bantuan operasional khusus dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
Ketua Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda memperingatkan dampak serius bagi sekolah swasta jika tidak ada dukungan pemerintah daerah.
“Sekolah swasta ini butuh dukungan kongkrit dari pemerintah daerah jika diminta untuk menggratiskan biaya pendidikan kepada masyarakat. Kalau tidak ada dukungan, maka dampaknya sangat serius ya, bisa-bisa sekolahnya tutup atau akan terjadi penurunan kualitas pendidikan,” tegas Janur, Rabu (3/6/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo ini menekankan urgensi penyusunan skema bantuan dalam momentum pembahasan P-APBD 2025.
Fraksi DNS mendorong Pemkab Situbondo segera menyiapkan bantuan operasional atau beasiswa khusus sekolah swasta.
