MATARAM– Capaian program prioritas nasional di NTB dinilai belum merata dan perlu percepatan. Ketimpangan ini terlihat jelas dari realisasi sejumlah program yang masih jauh dari target.
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan menyoroti kesenjangan capaian beberapa program pemerintah pusat di daerah. “Data Kanwil DJPb menunjukkan ada program yang baru 60 persen, tapi ada juga yang sudah 89 persen. Ini perlu evaluasi kenapa bisa timpang,” ujarnya, Jumat (28/11).
Politisi muda asal Lombok Tengah itu mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang baru membentuk 423 dari target 701 Satuan Pelayanan. “Padahal penerima manfaatnya sudah 89 persen. Artinya ada masalah di pembentukan satuan pelayanannya,” katanya.
Andi Mardan turut mempertanyakan lambatnya program Sekolah Rakyat. Dari delapan target, baru lima sekolah yang beroperasi dengan serapan anggaran 20 persen.
“November sudah mau habis, tapi realisasinya baru 20 persen. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu koordinasi lebih baik dengan pusat. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan.
“Jangan sampai program bagus dari pusat mandek di daerah karena masalah teknis atau koordinasi,” ujarnya.
Andi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Masyarakat berhak tahu kenapa ada program yang tertinggal.
“Ya, jangan dilihat sisi politiknya saja, karena ini kan soal hak rakyat mendapat manfaat program negara secara adil,” tandasnya.
Pernyataan Andi Mardan itu menanggapi Kanwil DJPb NTB yang menggelar temu media Kamis (27/11) memaparkan capaian program prioritas nasional.
Data per 7 November menunjukkan variasi capaian antarprogram, mulai dari 20 persen hingga 89 persen.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan perlunya keselarasan visi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
