JAKARTA – Biaya yang dikeluarkan negara untuk satu mahasiswa di lembaga tertentu mencapai 14 kali lipat dibanding mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta biasa.
Ketimpangan anggaran ini terungkap dalam kajian Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga, menyebut temuan ini sebagai bukti ketidakadilan distribusi anggaran pendidikan.
“Biaya negara terhadap satu mahasiswa di kementerian/lembaga tertentu bisa mencapai 14 kali lipat dibandingkan dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta biasa. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan distribusi anggaran,” kata Sabam dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen, Selasa (3/6).
Sabam mempertanyakan efektivitas lembaga non-teknis yang menyelenggarakan program studi sama dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
Ia mencontohkan Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga pendidikan lain.
Temuan ketimpangan anggaran ini menjadi salah satu alasan DPR mendesak revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sabam menyebut UU yang berlaku belum mampu mengatasi berbagai masalah pendidikan saat ini.
Masalah yang dimaksud antara lain intimidasi terhadap guru, perundungan siswa, dan ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
Sabam juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi soal penggratisan sekolah swasta. Menurutnya, putusan ini berdampak langsung pada struktur pembiayaan pendidikan nasional.
Terkait program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto, Sabam menilai sekolah bisa jadi fokus strategis untuk menekan stunting.
“Sekolah menjadi titik fokus program makan bergizi gratis. Ini momen penting untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang,” katanya.
Sabam mengusulkan perlu ada instrumen pengukuran seperti Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mengevaluasi dampak program terhadap penurunan stunting.
