Aceh – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti meresmikan operasional Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, setelah proyek senilai Rp1,7 triliun ini rampung dibangun secara bertahap sejak 2018.
Bendungan yang kini memasuki masa pemeliharaan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung ketahanan pangan, energi terbarukan, dan pengendali banjir di wilayah Aceh.
Bendungan Rukoh, dengan kapasitas tampung 128 juta m³ dan luas genangan 687 hektare, dirancang untuk menyediakan air baku 900 liter per detik serta mengairi lahan irigasi seluas 12.194 hektare.
Tak hanya itu, infrastruktur ini juga mampu mengurangi risiko banjir di area seluas 51 hektare.
“Keberadaan Bendungan Rukoh telah meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 191 persen menjadi 300 persen, sehingga petani bisa panen tiga kali setahun. Produktivitas pertanian pun diprediksi mencapai 6 ton per hektare,” jelas Direktur Bendungan dan Danau, Adenan Rasyid.
Wamen Diana menambahkan, selain fungsi utamanya, bendungan ini berpotensi dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 137 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 1,22 MW.
“Ini selaras dengan visi Asta Cita Pemerintah, (yaitu) menyinergikan ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.
Dampak Nyata bagi Pertanian Lokal
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Heru Setiawan, memaparkan bahwa sebelum Bendungan Rukoh dibangun, sistem irigasi eksisting hanya mendukung dua musim tanam.
Kini, suplai air yang stabil memungkinkan petani mengoptimalkan lahan sepanjang tahun.
“Sawah-sawah di DI Baro Raya kini lebih subur dan terairi dengan baik. Ini langkah strategis menuju swasembada pangan,” ungkap Heru.
Proyek strategis nasional ini dikerjakan oleh konsorsium BUMN melalui dua paket pekerjaan.
Paket pertama, pembangunan spillway, ditangani PT Nindya Karya, sementara tubuh bendungan dan bangunan pengelak dikerjakan oleh KSO PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Andesmont Sakti.
“Kerja sama ini membuktikan kemampuan BUMN dalam menyelesaikan infrastruktur kompleks,” tegas Heru.
Hadir mendampingi Wamen Diana dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat tinggi PUPR, termasuk Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan perwakilan balai wilayah setempat.
Kehadiran bendungan ini diharapkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi Aceh, sekaligus contoh integrasi infrastruktur berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. (*)
