JAKARTA – Lebih dari 80 persen pemerintah daerah yang berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan permintaan pembangunan jalan daerah. Namun, Kemen PU mengaku belum dapat memproses usulan tersebut karena masih menunggu penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Lebih dari 80 persen pemerintah daerah yang datang ke Kantor Kementerian PU mengajukan permintaan untuk pembangunan jalan daerah, mulai dari Kabupaten, Provinsi, hingga konektivitas antarwilayah. Tapi kami masih belum bisa melanjutkan karena masih menunggu keputusan final dalam bentuk Inpres,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Rancangan Inpres Jalan Daerah di Kantor Kemenko Infra, Rabu (4/6).
Tingginya permintaan pembangunan jalan dari daerah ini menjadi sorotan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rapat juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menteri Dody menjelaskan, Kemen PU sebenarnya telah mempersiapkan rancangan Inpres Jalan Daerah beserta daftar prioritas sejak akhir 2024. Persiapan dilakukan bersama Kemenko Infra sejak November-Desember 2024.
“Karena itu kami berharap IJD dapat segera difinalisasi dan dioperasionalkan, sambil menunggu keputusan rancangan infrastruktur dasar yang lainnya,” ujarnya.
Menko AHY mengatakan rancangan Inpres Jalan Daerah kali ini menjadi yang pertama mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur dasar dengan prioritas nasional di bidang pangan dan energi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan air.
“Kita ingin memastikan pembangunan IJD berdampak langsung kepada rakyat. Jangan sampai terjadi missplanning, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan akses jalan yang layak, terlebih untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan energi,” kata AHY.
Menko AHY menyebut infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan nasional yang harus terus dipercepat. Dia berharap kementerian teknis seperti Kemen PU dapat mempercepat keputusan penting terkait pembangunan jalan daerah.
Di akhir rapat, AHY mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang terjalin dan menekankan pentingnya pengawalan administratif untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan jalan daerah.
Dalam rapat tersebut turut hadir Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sekaligus Plt Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Apri Artoto, serta Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri sekaligus Plt Direktur Jalan Bebas Hambatan Reiza Setiawan.
