MATARAM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 belum mampu mendorong inovasi ekonomi daerah. Kritik ini disampaikan dalam sidang paripurna DPRD NTB pada Senin (23/9/2025).
Fraksi Demokrat menyoroti stagnannya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bertumpu pada sektor konvensional.
“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan masih terlalu bertumpu pada sektor-sektor konvensional, seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah,” ujar Syamsul Fikri AR selaku juru bicara fraksi.
Fraksi Demokrat juga mengkritik minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap perekonomian daerah. “Banyak BUMD belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD,” tegasnya.
Partai berlambang mercy ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD agar tidak menjadi beban APBD. Mereka mempertanyakan efektivitas penyertaan modal kepada BUMD yang dinilai belum berorientasi pada nilai tambah ekonomi.
“Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi NTB harus dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegas Syamsul Fikri.
Fraksi Demokrat menuntut transparansi dalam setiap penyertaan modal kepada BUMD. Mereka mempertanyakan apakah BUMD telah menyampaikan rencana bisnis yang terverifikasi secara profesional dan realistis.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pendapatan dan efisiensi belanja. Mereka mendukung perubahan APBD 2025 sejauh sejalan dengan prinsip keadilan anggaran dan efektivitas.
“Fraksi Demokrat akan terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD ini secara cermat dan bertanggung jawab, demi terwujudnya NTB yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” pungkas Syamsul Fikri.
