MATARAM – Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di NTB diduga akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendapat sorotan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf, mendesak pemerintah segera mengevaluasi mekanisme pengadaan bahan pangan program tersebut.
“Program MBG memang baik untuk anak-anak sekolah, tapi jangan sampai pedagang kecil jadi korban. Pemerintah harus cari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Abdul Rauf, Kamis (20/11) di Mataram.
Abdul Rauf ini menyoroti keluhan pedagang pasar yang kehilangan akses terhadap stok pangan.
Menurut dia, sistem pengadaan MBG saat ini terkesan memonopoli pasokan dari pengepul, sehingga pedagang pasar hanya kebagian sisa.
“Pedagang ayam yang biasanya dapat 100 kilogram, sekarang cuma dapat 50 kilogram atau bahkan kurang. Ini bukan soal untung rugi lagi, tapi soal kelangsungan hidup pedagang kecil,” ungkapnya.
Abdul Rauf menilai dampak program MBG tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga konsumen yang harus membeli dengan harga lebih mahal.
Dia mengaku prihatin melihat harga cabai merah mencapai Rp30 ribu per kilogram, telur dan beras ikut melonjak.
“Kalau harga naik terus, rakyat kecil yang kesusahan. MBG kan tujuannya membantu rakyat, jangan sampai malah menambah beban rakyat yang lain,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret. Dia menyarankan agar pengadaan bahan pangan MBG tidak bergantung pada jalur distribusi yang sama dengan pedagang pasar.
“Bisa dari petani langsung, atau buka jalur khusus untuk MBG. Jangan sampai program bagus ini malah bikin masalah baru di masyarakat,” ujarnya.
Abdul Rauf juga mendorong pemerintah melibatkan pedagang pasar dalam rantai pasok MBG. Menurutnya, ini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
